Rokan Hilir,indonesiaclik.com || Memanas terkait dengan situasi yang sampai sekarang masih bergulir di kalangan Pemerintah Daerah (Pemkab Rokan Hilir.)
Pasalnya, sejumlah besar keluhan masyarakat masih berkaitan dengan sederetan tunda bayar yang diduga sampai sekarang tak berujung pada penyelesaian.
Sementara itu, di sisi lain adanya dana bagi hasil (DBH) yang sebelumnya di kabarkan telah masuk ke rek Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bernilai fantastis hingga ratusan miliar rupiah.
Menanggapi persoalan itu, sejumlah organisasi wartawan serta LSM meminta pihak DPRD agar bisa memberikan ruang untuk audensi terkait pembahasan tentang dana yang masuk ke badan usaha milik daerah itu Senin 1 April 2024.
Bukan tanpa sebab dan alasan yang jelas, dasar dari sejumlah organisasi meminta kejelasan dari pihak-pihak terkait itu di latarbelakangi ada dugaan yang ternilai miring dari pandangan masyarakat.
Untuk itu, sejumlah pihak dari Pemerintah Daerah turut menghadiri audensi tersebut serta pembahasan pun di gelar, meskipun tanpa kepastian.
Adapun pembahasan tentang peruntukan dana yang bernilai fantastis itu, pihak BUMD terlihat kualahan menghadapi pertanyaan yang di ajukan saat acara berlangsung.
Seperti yang dikatakan oleh salah satu organisasi wartawan, Haji Dahrin menyebut rasa kesalnya terhadap pihak BUMD karena diduga tak mempu menjelaskan pertanyaan yang di ajukan saat dalam pembahasan.
Hal yang sama juga di katakan oleh Hermanto yang juga merupakan salah satu dari organisasi wartawan, dalam pandangnya, Hermanto menilai,bahwa pihak BUMD tak bisa menjelaskan terhadap penggunaan dana tersebut secara pasti” Ucapnya.
Sementara itu, sampai berita ini di terbitkan, direktur BUMD itu terkesan menghindar saat di wawancarai wartawan, setelah selesai dari ruang pembahasan.
(red)