Jakarta, indonesiaclik.com || 1 Mei 2025 *Dibalik Gerakan Purn Jenderal Dalam Mempersiapkan Pengganti Wapres/Presiden.*
8 poin Tuntutan Purn Jendral yang dipimpin Jendral Purn Trysutrisno ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dimana kemudian disampaikan oleh Jendral Purn Wiranto bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mempelajari 8 poin tuntutan tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai macam spekulasi yang muncul dalam berbagai analisa diruang publik dari yang bersikap tuntutan Jendral Purn murni menyuarakan kegelisahan nasib bangsa dan Negara Indonesia kedepan ditengah situasi serta kondisi dunia yang sedang bergejolak menuju Perang Dunia 3. *Disatu sisi Ada yang beranggapan bahwa tuntutan Purn Jendral syarat kepentingan individual dan kelompok semata agar diakomodir Presiden Prabowo dalam pemerintahannya dll,* disisi yang lain ada yang kemudian berspekulasi bahwa tuntutan tersebut merupakan akumulasi kebencian terhadap Presiden ke 7 (Joko Widodo) sehingga ditumpahkan kepada anaknya yang menjabat sebagai wakil presiden untuk dimakzulkan. Dengan demikian memang perlu menjadi perhatian nasib Kepemimpinan Bangsa dan Negara kedepan. *Kondisi Politik Nasional saat ini perlu diwaspadai jangan sampai rakyat yang menjadi korban ditengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian.*
● *Aroma petarungan Jendral (purn) antara kubu komando (TS) dan kubu telik sandi (AMH).*
Respon positif Presiden Prabowo Subianto terhadap usulan tuntutan yang disampaikan Purn Jendral akan dipelajari lebih lanjut, terlebih persoalan yang menyangkut fungsi yudikatif dan legislatif seperti persoalan posisi Polri dan Pemakzulan wakil presiden di luar kewenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden. Dengan mengakomodir usulan tuntutan Purn Jendral, Presiden Prabowo bisa dimaknai memberikan lampu hijau terhadap tuntutan tersebut tentunya melalui jalur yang legal dan konstitusional. *Namun apa yang terlihat di ruang publik belum tentu sama dengan apa yang terjadi dibalik panggung.* Hal ini ditandai dengan lawatan Ketua Harian Partai Gerindra bertemu dengan eks KABIN, yang selanjutnya pernyataan eks KABIN (AMH) yang merespon tidak ada persoalan terkait tuntutan para Purn Jendral selama tidak mengganggu stabilitas nasional. *Dari sini bisa diartikan yang kemudian bahwa adanya kesepakatan dalam mempersiapkan kepemimpinan bangsa kedepan tidak hanya sampai dengan urusan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming saja akan tetapi ada hal yang lebih jauh yaitu mempersiapkan presiden selanjutnya apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.*
● *Manuver Serta Kuda -Kuda Partai Politik*
Sayup – sayup mulai terdengar respon dari beberapa partai politik dengan berbagai tanggapan dan argumentasi, Ahmad Doly Kurnia dari Fraksi Golkar, Abdullah dari Fraksi PKB ikut menanggapi dengan normatif dan prosedural usulan tuntutan Purn Jendral terutama poin 8 mengenai pemakzulan Gibran sebagai Wapres, tanggapan berbeda datang dari Komarudin Watubun (PDIP) yang menyikapi hal tersebut untuk serius ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo dan MPR sebagai langkah konkrit, karena usulan tersebut berasal dari para Purn Jendral yang bebas dari kepentingan politik. Selanjutnya Ahmad muzani dari partai gerindra /Ketua MPR dan Edi Suparno/ wakil ketua MPR dari PAN menyatakan bahwa belum menerima laporan pemberhentian gibran (https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2025/04/30/tanggapan-golkar-pdip-pkb-pan-dan-gerindra-sikapi-isu-pemakzulan-wapre). Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan tuntutan poin 8 untuk memakzulkan gibran sebagai wapres. *Tanggapan dan sikap dari beberapa tokoh partai menguatkan bahwa sinyal pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming bisa menjadi bom waktu yang siap diledakkan.* Dengan demikian persoalan kepemimpinan Bangsa dan Negara kedepannya berada di tangan DPR/MPR.
*YaserHatim*
Aktivisi Sosial
